Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2012

  MENGELOLA PT. PANCURAN LUHUR SEBAGAI HOLDING COMPANY

KEDALAM SBU BERDASARKAN BUDAYA PERUSAHAAN

                                      DAFTAR ISI

A. LOGO PT. PANCURAN LUHUR

B. LOGO BARU, SEBUAH SIMBOL PERUBAHAN

C. PERSFEKTIF, POSISI DAN PERFORMA DAPAT MENORONG

     TERCIPTANYA BUDAYA PERUSAHAAN.

D. PANCURAN LUHUR SEBAGAI SIMBOL BUDAYA DARI HURUF

     MENJADI KATA BERMAKNA DALAM BERSIKAP

     DAN BERPERILAKU

E.  AKTUALISASI PL SEBAGAI SIMBOL BUDAYA PANCURAN LUHUR

F. VISI, MISI, STRATEGI BUDAYA PERUSAHAAN PT. PANCURAN LUHUR

G. PENUTUP

A. LOGO PT. PANCURAN LUHUR

Logo melambangkan kucuran air yang menyirami bumi dengan meletakkan huruf P (kiri) dan L (kanan), sehingga logotype memperhatikan keseimbangan, kesederhanaan dan perbedaan, mudah di baca dan menyatu dalam dalam keputusan strategik.

Keputusan strategik berupa pernyataan VISI yang menggambarkan citra, budaya, arah dan tujuan  sebagai peta perjalanan. Dijabarkan kedalam pernyatan MISI yang mengambarkan memperhatikan, membimbing, analitis dan ekspresif sebagai jembatan. Dirumuskan kedalam TUJUAN, BUDAYA dan STRATEGI.

B. LOGO BARU, SEBUAH SIMBOL PERUBAHAN

Perubahan logo PT. PANCURAN LUHUR bukan sekedar perubahan simbol, melainkan bermakna lebih sebagai sebuah simbol perubahan yang dilakukan atau perubahan yang menyeluruh untuk mencapai keputusan strategik.

Dengan perubahan secara keseluruhan (bila dikehendaki) logo mencerminkan karekter yang luwes, dinamis modern, dan inovatif, yang mampu menggambarkan cakupan holding company masa depan.

Perubahan sederhana dan atau menyeluruh harus mampu menjaga keutuhan cintra dan membangun brand yang disatukan dalam buku penuntun.

C. PERSFEKTIF, POSISI DAN PERFORMA DAPAT MENORONG TERCIPTANYA BUDAYA PERUSAHAAN.

Pemikiran dalam mewujudkan persfektif, posisi dan performa dapat mendorong perubahan dalam bersikap dan berperilaku. Usaha menyeberangi kesenjangan dari gaya lama ke gaya baru sangat ditentukan peran kepemimpinan untuk mempengaruhi pola pikir dari seluruh peran yang ada dalam organisasi formal dan non-formal, oleh karena itu diperlukan adanya suatu perubahan yang berencana yang sejalan dengan perubahan lingkungan.

Untuk mendorong motivasi bersikap dan berperilaku dalam mmberikan konstri-businya berkarya sesuai dengan peran yang diberikan kepada setiap insan PT. PANCURAN LUHUR maka kerangka model berpikir yang kita sebut „BUDAYA PAHAM  PANCURAN LUHUR“ merupakan satu pola berpikir dalam usaha untuk menuntun dalam bersikap dan berperilaku dengan pendekatan berpikir dan wakt

                                                      Persfektif  Diatas 5 tahun

 

 

                                                   Budaya Paham Pancuran luhur


             Posisi                                                                                      Performa

       Dibawah 5 tahun                                                                       Dala 1 tahun

 

Model 1 : Pendekatan berpikir dan waktu

Bertitik tolak dari pemikiran diatas, maka kita dapat merumuskan tiga konsep berpikir yang diseut dengan :

  1. Bepikir dalam strategis yang mengarah pada persfektif.
  2. Berpikir dalam perencanaan jangka panjang mengarah pada posisi
  3. Berpikir dalam perencanaan jangka pendek mengarah pada performa

Model : 2 Menggerakkan kesadaran, kecerdasan dan akal dalam berpikir

  • Budaya dalam persfektif
  • Ikut bagian dalam membangun Indonesian Technologi Park
  • Organisasi berbasis pengetahuan
  • Organisasi berbasiskan pembelajaran

Model 3 : Merumuskan arah dalam angka menengah

  • Budaya dalam posisi
  • Fokus masa depan dan kini
  • Prinsip keputusan strategik
  • Komunikasi perubahan berkelanjutan

Model 4 : Menjabar arah menjadi jangka pendek

  • Budaya dalam performa
  • Restrukturisasi
  • Corporate plan dan culture
  • Rencana kerja & anggaran belanja

D. PANCURAN LUHUR SEBAGAI SIMBOL BUDAYA DARI HURUF

     MENJADI KATA BERMAKNA DALAM BERSIKAP  DAN BERPERILAKU

 

P  PEMBERDAYAAN        PANCURAN adalah kekuatan salaruan

A AMBISI                             (P)emberdayaan untuk mengungkit (A)mbisi

N NALURI                           kedalam (N)aluri dalam membangun wujud

C COMPETENSI                (C)ompetensi sumber daya manusia (U)nggul

U UNGGUL                         berlandaskan kebiasaan (R)asional dan

R RASIONAL                     (A)ntisipatif melihat (N)asib masa depan.

A ANTISIPATIF

N NASIB

 

L LANGKAH                     LUHUR adalah daya kemauan untuk me-

U USAHA                           (L)angkah dalam (U)saha-usaha mencapai

H HIDUP                            daur (H)idup yang prima secara (U)let dengan

U ULET                              melaksanakan (R)estorasi.

R RESTORASI

PT. PANCURAN LUHUR  dengan singkatan PL menjadi simbol Budaya Perusahaan Holding Company sebagai pendorong organisasi menyeberangi kesenjangan dengan membangun kesamaan VISI dalam sikap dan MISI dalam perilaku dengan NORMA, NILAI, WEWENANG DAN GANJAR yang jelas sebagai tuntunan bertindak.

Pemahaman budaya perusahaan harus dipandang dari unsur-unsur yang membentuknya :

NILAI, dalam arti apa yang lebih penting atau kurang penting ; apa yang lebih baik atau kurang baik ; apa yang lebih benar atau yang kurang benar.

NORMA, dalam arti aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur penilaian. Atau dapat juga dikatakan norma adalah aturan yang mengikat sebagai panduan, tatanan dan kendali tingkah laku individu dalam organisasi. Seluruh peraturan yang diterbitkan harus dijiwai oleh nilai-nilai budaya perusahaan.

WEWENANG, dalam arti kemampuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku Wewenang adalah kekuasaan yang syah untuk melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan untuk mewujudkan harapan-harapan selaras dengan nilai dan norma.

GANJAR, dalam arti imbalan yang diberikan secara wajar dan adil  baik bersifat finansial dan non-finansial atau dengan kata lain ganjar adalah imbalan dalam bentuk penghargaan atas prestasi positip atau hukuman atas prestai negatif.

 E.   AKTUALISASI PL SEBAGAI SIMBOL BUDAYA PANCURAN LUHUR

Dengan memperhatikan pemahaman unsur budaya perusahaan yang kita kemukakan diatas dapat kita rumuskan bahwa PANCURAN LUHUR  sebagai simbol budaya perusahaan kedalam aktualisasikannya menjadi :

NILAI : Menjaga kehidupan pribadi, kerja dan keluarga dalam pandangan yang benar serta dapat dipertanggung jawabkan yang sejalan dengan pemahaman unsur kata dalam “pancuran luhur” yang melekat pada diri anda.

NORMA : Melaksanakan peran dalam fungsi, tugas, dan pekerjaan dengan kebiasaan yang produktif (efisien, efektif, berkualitas) yang sejalan dengan pemahaman unsur kata dalam “pancuran luhur” yang melekat pada setiap kebijakan.

WEWENANG : Melaksanakan setiap keputusan yang bijaksana dengan pemahaman unsur kata dalam “pancuran luhur” yang melekat dalam mewujudkan etika bisnis.

GANJAR : Menghapus tugas-tugas yang menyumbang paling sedikit terhadap sasaran organisasi dan memberikan penghargaan yang berkarya produktif.

 

F. VISI, MISI, STRATEGI BUDAYA PERUSAHAAN      PT. PANCURAN LUHUR

VISI DALAM SIKAP PANCURAN LUHUR adalah membangun CITRA dalam pemberdayaan sumber daya manusia berbasiskan BUDAYA dengan kekuatan ambisi, naluri dan competensi dengan ARAH menjadikan sumber daya manusia yang unggul dengan TUJUAN menggerakkan kebiasaan berpikir rasional dan antisipatif.

MISI DALAM PERILAKU PANCURAN LUHUR adalah kebiasaan MEMPERHATIKAN langkah-langkah  untuk mengkomunikasikan  pada kehangatan kekuatan daya kemauan dengan MEMBIMBING untuk mengomunikasikan keinginan mencapai daur hidup yang prima dengan ANALITIS dalam mengkomunikasikan fakta dan gagasan dengan EKPRESIF secara ulet dan restorasi intuitif.

STRATEGI DALAM MENYEBERANGI KESENJANGAN DARI POLA PIKIRAN LAMA KE POLA PIKIRAN BARU BERLANDASKAN BUDAYA PERUSAHAAN :

1. Strategi mengelola berdasarkan budaya organisasi yang responsip

2. Strategi mengelola berdasrkan iklim organisasi yang kondunsif

3. Strategi mengelola berdasarkan lingkungan belajar berkesinambungan

4. Strategi mengelola berdasarkan mengubah keadaan yang berkelanjutan

5. Strategi  mengelola berdasarkan Teknologi infomasi, Sistem dari manajemen

Inf. Sumber daya, Teknologi WEB, Aplikasi Internet.

6. Strategi mengelola berdasarkan  manajemen pengetahuan

7. Strategi mengelola berdasarkan etika bisnis.

G.PENUTUP

Bertitik tolak dari pemikiran strategik diatas, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut dari unsur kata yang bermakna atas PANCURAN LUHUR sebagai budaya perusahaan, kedalam azas tujuan, azas konsensus, azas keunggulan, azas kesatuan, azas prestasi, azas empirisme, azas keakraban dan azas intergritas.

Dalam kerangka untuk menuangkan BUDAYA PERUSAHAAN PT. PANCURAN LUHUR sebagai suatu keputusan strategik yang diambil, maka pengelolaannya harus ditetapkan secara formal sehingga menjadi pedoman bagi semua pihak dengan memperhatikan azas-azas tersebut diatas.

Sjalan dengan pemikiran diatas maka proses pengelolaan berdasarkan budaya perusahaan di tempuh dalam tahapan:

Pertama, menjelaskan saling keterkaitan keputusan strategik perusahaan yang mencakup visi, misi, tujuan, budaya, strategi, kebijaksanaan, program dalam pemikiran persfektif, posisi dan performa yang sejalan dengan rumusan budaya perusahaan yang menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku.

Kedua, mengkomunikasikan budaya perusahaan secara utuh

Ketiga, melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara berkesinambungan atas pelaksanaan budaya perusahaan.

Advertisements

Read Full Post »

Kata Sambutan Ketua Umum DPP LSM-GMBI

Astagfirulloh Hal Adzim ………

Astagfiulloh Hal Adzim ……….

Astagfirulloh Hal Adzim ……….

JJABAT ERAT             DPP LSM GMBI

Tiada kata yang manis dan perintah pada haris lahir GMBI 18 Maret 2002 dan umur ke 8 tahun 2010 ini, saya Panjatkan serta Puji syukur kepada Allah SWT., bersifat y Yang Maha Kuasa dalam memberikan Ridho, kobul perlindungan Lahir dan Bathin selama perjuangan, pengorbanan serta keyakinan dalam menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar yang begitu banyak tantangan baik dari dalam maupun luar lembaga, juga mari ucapkan Sholawat serta Salam haturkan kepada Kanjeng nabi Muhammad SAW (But orang Muslim-Islam) salam sejahtera bagi kita semua.

Hari lahir GMBI yang akan diperingati sekaligus disikapi, dicermati mempenyai arti yang sangat penting dan strategis bagi Keluarga GMBI dimana dengan telah kita rasakan begitu berat dalam membawa kebenaran, keadilan, kejujuran, di jaman yang begitu tidak ada kepastian hukum, ini trlihat betapa rakyat yang tidak mempunyai  kekuatan baik secara keuangan, politik dan jaringan begitu mudah untuk ditindas, atau dijadikan tertuduh, tersangka atau dianggap menghalangi kepentingan oknom kapitalis, neokolonialis dan banyak lagi, sehingga Masyarakat yang sering mengalami itu tergolong Masyarakat Bawah.

Dengan dasar itu , Saya menganggap bahwa GMBI harus menjadi terdepan, , dimana sebagai Anak Bangsa yang siap berkorrban, berjuang membela kebenaran dan keadilan sebagai wujud kesiapan Anak bangsa yang tergabung dalam wadah GMBI.     GMBI  GMBI GMBI ………………………….. sampai mati.

Tak ada kata yang manis adalah PANCASILA ADALAH harga mati bagi GMBI, dimana hal tentang penindasan, dikriminasi, bahaya LATEN KOMUNIS, BAHAYA LATEN KORUPSI bisa dirontokkan serta dihancurkan apabila kita sebagai keluarga besar yang tergabung dalam wadah lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia menyatakan sikap tegas bahwa “PANCASILA sebagai komitmen HARGA DIRI SEBAGAI ANAK BANGSA YANG BERBUDAYA, BERMARTABAT, BERIMAN DAN BERDAULAT dalam Perekat Persatuan dan Kesatuan.

Rakyat ………. Bersatu …………………. tak bisa dikalahkan

Satu kata, satu sikap, satu suara, satu tekad dan SATU KOMANDO

GMABI   GMBI  GMBI …………………….sampai mati.

Komimen kita adalah SETIA BELA PANCASILA sebagai wujud anak bangsa yang peduli dan taat terhadap Komitmen para PEJUANG BANGSA YANG TELAH TIADA.

Sadara-saudaraku yang aku cintai serta aku dambakan , GMBI lahir dengan penuh liku-liku perjuangan, pengorbanan yang sangat berat  tetpi apabila kita mempunyai keyakinan bahwa dalam perjuangan membela kebenaran, keadilan, kemanusiaan maka jangan mundur setapakpun.. Kta harus melihat kepada ketiga tekad yang dirupakan olh bentuk Panah dimana Panah yang lurus mencerminkan tekad yang kuat dan kokoh dalam pendirian, jumlah panah mencerminkan tiga tekad yaitu :

1. Tekad untuk berjuang dan mengabdi kepada bangsa dan negara.

2. Tekad untuk menjaga, menjalin kesatuan dan keutuhan bangsa.

3. Tekad untuk selalu mementingkan kepentingan bangsa dan negara diatas semua kepentinga.

GMBI   GMBI GMBI ………………………….. sapai mati

Prlu kita sikapi bahwa tenyata bangsa yang besar bisa hancur karena bahaya LATEN KORUPSI, ini kita bandingkan bahwa bahaya terorismembunuh areal sekitar, tetapi Bahaya laten korupsi (KKN) bisa membunuh sampai kepada genrasi  penerus-penerus bangsa , oleh karen aitu salah satu tugas fungsi GMBI yang disebut sebagai wujud nyata Peran serta Masyarakat bisa kita optimalkan baik sampai basis KSM, Distrik,, Wilter dan DPP.

Kesiapan anak Bangsa Yang tergabung dalam wadah GMBI harus mempunyai kesiapan dalam menghadapi berbagai kondisi, situasi yang bisa sewaktu waktu bisa menghancurkan keutuhan Bangsa NKRI  dalam hal ini bisa ditentukan oleh keberhasilan dalam melakukan konsolidasi organisasi,, seluruh jenjang organisasi mulai tingkat pusat, Wilter (wilayah teritorial) destrik sampai pada tingkat KSM. Kader-Kader aktivis harus dibentuk dan dibina  untuk menjadi  andalan tulang punggung GMBI. Keanggotaan GMBI harus terdaftar dan memiliki Kartu Anggota GMBI. Demikian dalam meningkatkan sepak terjang GMBI dilapisan yang paling bawah dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat, KSM merupakan ujung tombak dari garis terdepan GMBI  dalam menampung aspirasi, memberikan pelayanan, advokasi, pengayoman, terobosan, sosia ekonomi, budaya, pengamanan dan pendampingan sekaligus membangun kmiteraan trias politika . Karena itu Distrik dan KSM GMBI harus mendapatkan pembekalan agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai landasan gerak dan langkah kerja yang dididasari AMANAH, AAMALIAH DAN ISTIQOMAH dengan sebaik-baiknya.

Sebelum saya tutup. Jika kau mengaku saudaraku UCAPKAN SALAM . JABAT ERAT …….. dijawab GMBI …………..

Jika kau tamuku menyapa dengan sopan dan manis, maka JABAT ERAT GMBI dan selalu akan lebih manis dan sopan.

Demikian, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Selamat berjuang, bertugas dan semoga selalu mendapatkan Ridho da Lindungan dari TUHAN YANG MAHA ESA.

RAPATKAN BARISAN SATUKAN PANDANGAN TEGAKKAN HUKUM WALAUPUN LANGIT AKAN RUNTUH.

JABAT ERAT, BANDUNG 18 MARET 2010

DEWAN PIMPINAN PUSAT LSM GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA.

TTD.

MOHAMAD FAUZAN RACHMAB, SE.

KETUA UMUM

 

Read Full Post »

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ………… TAHUN ………….

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN MENJALANKAN BUDAYA BERBANGSA DAN BERNEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

(1)  bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan hak, kebutuhan dan petumbuhan manusia maka mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan diperlukan keserasian hubungan antar peran organisasi, peran kepemimpinan, dan manusia yang sejalan dengan tuntunan budaya berbangsa dan bernegara ;

(2) bahwa dalam setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap kepentingan, maka sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah antisipatif untuk menghindari dampak negatif dan pengembangan dampak postif dalam kepentingan ;

(3) bahwa dalam analisa dampak terhadap kepentingan dimana manusia menjalankan peran pemimpin lebih terfokuskan dalam memanfaatkan kekuasaan untuk memuaskan kepentingan pribadi dan kelompok dengan mengabaikan kepentingan bangsa dan negara ;

(4) bahwa dalam analisa dampak terhadap kepentingan telah mnunjukkan gambaran daur hidup berbangsa dan bernegara pada titik dimana peran organisasi, peran kepemimpinan dan peran manusia mendorong kehidupan KKN menjadi subur dan menjadi penyakit yang tak terpecahkan ;

(5) bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas di pandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Menjalankan Budaya Berbangsa

Dan Bernegara dalam mewujudkan keseimbangan kepentingan indvidu, kelompok dan organisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengingat :

(1) Pasal 32 Undang- Undang Dasar 1945

(2) Undang-Undang No. ….. Tentang Budaya Berbangsa dan Bernegara pada pasal 5, 6, 7, 8, 9.

(3) Pembangunan dan kebebasan diperlukan kejelasan dalam menjalankan Hak-hak manusia, Kebutuhan manusia dan Pertumbuhan manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN MENJALANKAN BUDAYA BERBANGSA DA BERNEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

(1) Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dimainkan oleh pemain peran sebagai organisasi, pemimpin dan manusia dalam menerima dan atau menolak atas berlakunya undang-undang budaya berbangsa dan bernegara.

(2) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi, pemimpin dan manusia atas berlakunya undang-undang budaya berbangsa dan bernegara.

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu organisasi yang memiliki fungsi dan tugas yang ditetapkan berdasarkan undang-undang Dasar RI. 1945, yang memiliki kewajiban tetapi tidak memiliki hak.

(4) Presiden Republik Indonesia adalah pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat dan diangkat dan disumpah berdasarkan undang-undang Dasar RI 1945 memiliki kewajiban tetapi tidak memiliki hak untuk menolak.

(5) Wakil Presiden epublik Indonesia adalah pemimpin ngara yang dipilih oleh rakyat dan diangkat dan disumpah berdasarkan Undang-Undang RI 1945 memiliki kewajiban tetapi tidak memiliki hak untuk menolak.

(6) Kementerian Negara adalah sekelompok fungsi, tugas dan pekerjaan sbagai pembantu Presiden RI. Memiliki kewajiban tetapi tidak memilik hak untuk menolak.

(7) Pemerintah Daerah adalah sekelompok fungsi, tugas dan pekerjaan dalam provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dngan undang-undang, memiliki kewajiban  tetapi tetapi tidak memiliki hak untuk menolak.

(8) Dewan Perwakilan Rakyat adalah sekelompok fungsi, tugas dan pekrjaan yang dijalankan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum memiliki kewajiban tetapi tidak memiliki hak untuk menolak.

(9) Dewan Perwakilan Daerah adalah sekelompok fungsi, tugas dan pekerjaan yang dijalankan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum mewkili kewajiban tetapi tidak memilki hak untuk menolak.

(10) Badan Pemeriksaan Keuangan adalah adalah sekelompok fungsi, tugas dan pekerjaan oleh anggota Badan Pemeriksa Keungan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewajiban tetapi tidak memiliki hak untuk menolak.

(11) Kekuasaan Kehakiman adalah sekelompok fungsi, tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan memiliki kewajiban tetapi tidak memiliki hak untuk menolak.

(12) Badan Usaha Milik Negara adalah badan yang melakukan bisnis yang pemilikan dikuasai oleh negara mewakili kewajiban tetapi tidak memiliki untuk mnolak

(13) Badan Usaha Milik Daerah adalah badan yang melakukan bisnis yang pemilikan oleh pemerintah daerah memiliki kewajiban tetapi tidak memiliki hak menolak.

(14) Badan Usaha Milik Swasta adalah badan yang melakukan bisnis yang pemilikan oleh penguasa swasta memiliki kewajiban tetapi juga memiliki hak untuk menolak

(15) Lembaga Swadaya Masyarakat adalah fungsi, tugas dan pekerjaan dalam pemberdayaan manusia dalam pembangunan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga memiliki kewajiban tetapi juga memiliki hak untuk menolak.

(16) Warga Negara RI. adalah warga negara yang mengakui kedaulatan negara RI. dimana setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahan kehidupannya dan oleh karena itu memiliki kewajiban tetapi juga memiliki untuk menolak.

Pasal 2

(1) Setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap penolakan dan atau menerima terhadap perubahan untuk melakukan budaya berbangsa dan bernegara, wajib dibuatkan penyajian informasi budaya apabila kegiatan itu merupakan :

(a) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan ketidak puasan untuk menerima perubahan dalam membatasi kebebasan.

(b) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan menjalankan fungsi, tugas dan pekerjaan.

(c) proses dan kegiatan yang hasilnya mempengaruhi daya kemuan yang kuat untuk membangun kebiasaan baru dalam rangka membentuk karekter.

(d) penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang diperkirakan mempunyai potensi besar dalam pembelajaran budaya berbangsa dan bernegara.

(2) jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh pemain peran dalam organisasi formal seperti yang disebutkan dalam pasal 1

Pasal 3

(1) Setiap rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak dari kepentingan individu, kelompok dan organisasi.

(2) Dampak penting suatu kegiatan terhadap lingkungan yang ingin berubah yang sejalan dengan budaya bebangsa dan bernegara ditentukan oleh :

(a) kecenderungan organisasi, pemimpin dan manusia dapat menerima pola pikir baru dan melawan kelompok status quo.

(b) kecenderungan organisasi, pemimpin dan manusia melaksanakan sistem keterbukaan.

(c) kecenderungan sikap bertanggung jawab, dan siap melepaskan peran dalam jabatan.

(d) kecenderungan menurunnya perbuatan melawan hukum karena kekuatan KKN yang telah merusak martabat manusia

(e) jumlah manusia, luas wilayah, dan lamanya yang akan terkena dampak.

(3) Pedoman mengenai ukuran dampak penting sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan tertinggi dalam organisasi formal yang ditugasi mengelola budaya brbangsa dan bernegara.

Pasal  4

(1) Penyajian informasi dalam ayat (1) pasal 2 dan analisis dampak dalam pasal 3 ayat (1) tidak perlu dilakukan sepanjang pandangan publik, hasil temuan BPKP, BPK dan KPK telah mengungkapkan kecenderungan adanya masalah KKN yang meresahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(2) Pimpinan yang tertinggi dalam struktur organisasi formal yang ditugasi wajib menjalankan budaya berbangsa dan bernegara untuk dilaksanakan.

BAB II

TATA LAKSANA

Bagian Pertama

Penyajian Informasi Budaya Berbangsa Dan Bernegara

Pasal 5

(1) Sejalan dengan ketentuan membangun prinsip-prinsip manusia terbuka yang terpola, maka penyajian informasi budaya berbangsa dan bernegara diajukan oleh pemrakarsa yang memiliki kewajiban tetapi tidak  memiliki untuk menolak perubahan.

(2) Komite Pelaksana Perubahan Berencana menerima gagasan yang dimaksud dalam ayat (1) diatas menyajikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

(3) Penyajian informasi budaya berbangsa dan bernegara disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan.

Pasal 6

Apabila penyajian informasi budaya berbangsa dan bernegara tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, maka komite yang bertanggung jawab menyampaikan alasan keberatannya dalam jangka waktu 2 hari kerja.

Pasal 7

Apabila organisasi formal yang bertanggung jawab memiliki kewajiban untuk melaksanakan budaya berbangsa dan bernegara, maka rencana kegiatan baik dibuat analisis maupun tidak ditetapkan oleh Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan sejalan dengan ketentuan penyajian informasi

Bagian Kedua

Kerangka Acuan

Pasal 8

(1) Apabila organisasi formal yang bertanggung jawab memiliki kewajiban untuk melaksanakan budaya berbangsa dan bernegara, maka rencana kegiatan perlu dibuat analisis dampak kepentingannya, maka perencana gagasan bersama Komite menyusun kerangka acuan merumuskan analisis dampaknya.

(2) Kerangka acuan yang terkait pembuatan analisis dampak kepentingannya ditetapkan oleh Komite dalam waktu 2 hari kerja sejak diterimanya gagasan pengajuan kerangka acuan.

(3) Pedoman tentang penyusunan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan oleh Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan.

Bagian Ketiga

Analisis Dampak Kepentingan

Pasal 9

(1) Analisis dampak kepentingan beserta ringkasannya diajukan oleh pembuat gagasan / pemerkasa kepada Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan.

(2) Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan memberikan bukti dan tanggal penerimaan atas analisis dampak kepentingan kepada pembuat gagasan / pemerkasa.

(3) Pedoman umum penyusunan analisis dampak kepentingan ditetapkan oleh Komite yang bertanggung awab dalam pengelolaan perubahan.

(4) Pedoman teknis penyusunan analisis dampak kepentingan oleh Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan berdasarkan pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

Pasal 10

(1) Keputusan tentang analisis dampak kepentingan disampaikan oleh Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan didasarkan atas hasil penilaian Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pasal 24.

(2) Berdasarkan hasil penilaian Komite atas analisis dampak kepentingan yang diajukan oleh pembuat gagasan / pemerkasa, Komite yang bertanggung jawab memutuskan menyetujui atau menolak analisis dampak kepentingan karena kurang sempurna.

(3) Apabila analisis dampak kepentingan ditolak, maka pembuat gagasan / pemerkasa  sesuai dengan petunjuk Komite yang bertanggung jawab dan mengajukan kembali analisis dampak kepentingan tersebut untuk memperoleh keputusan persetujuan.

Pasal 11

(1) Keputusan atas analisis dampak kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 diberIkan oleh Komite yang bertanggung jawab dalam penglolaan perubahan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterimanya analisis dampak kepentingan

(2) Apabila keputusan sebagaimana dalam ayat (1  berupa penolakan berhubung kurang sempurnanya analisis dampak kepentingan, maka keputusan atas perbaikan analisis dampak kepentingan diberikan Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak diterimanya pengajuan kembali perbaikan analisis dampak kepentingan tersebut.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) oleh Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan belum memberikan keputusan, maka terhadap analisis dampak kepentingan tersebut dinyatakan diberikan persetujuan atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini.

(4)  Apabila telah diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) , maka pembuat gagasan / pemerkasa langsung mengajukan kepada Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan :

(a) rencana pengelolaan budaya berbangsa dan bernegara ;

(b) rencana pengawasan dan pengendalian pengelolaan budaya berbangsa dan bernegara atas kegiata yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Apabila analisis dampak kepentingan menyimpulkan bahwa dampak negatif yang tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan pengetahuan keterampilan lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya, maka Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan memutuskan menolak rencana kegiatan yang bersangkutan

(2) Terhadap keputusan penolakan sebagaimana dalam ayat (1), pembuat gagasan / pemerkasa dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang lebih tinggi dari Komite  selambat-lambatnya 15 hari kerja  sejak diterimanya keputusan penolakan dengan tembusan kepada Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan.

(3) Pejabat yang lebih tinggi dari Komite bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan atas pernyataan keberatan pembuat gagasan / pemerkasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari Komite.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterimanya pernyataan keberatan dan merupakan keputusan terakhir.

Pasal 13

Apabila analisis dampak kepentingan disetujui berdasarkan pasal 11 ayat (1) maka pembuat gagasan / pemrkasa menyusun rencana pengelolaan dan rencana pengawasan dan pengendalian bagi kegiatan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Rencana Pengelolaan  Budaya berbangsa Dan Bernegara

Pasal 14

(1) Mengelola atas kewajiban menerima  Nilai-nilai dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebanyak 7 butir sebagai nilai-nilai utama untuk dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(2) Merumuskan Nilai-nilai tambahan yang dibutuhkan oleh organisasi formal sebagai pendorong untuk mendaya gunakan atas nilai-nilai utama.

(3) Menjabarkan kedalam Norma atas nilai utama dan nilai tambahan kedalam kaidah atau aturan yang mengikat sebagai panduan, tatanan dan kendali tingkah laku individu dalam organisasi berbangsa dan bernegara.

(4)  Menjabarkan kedalam Wewenang atas Norma kedalam kekuasaan yang syah untuk melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan untuk mewujudkan harapan-harapan.

(5) Menjabarkan Ganjar kedalam imbalan dalam bentuk penghargaan atas prestasi positif atau hukuman atas prestasi negatif berdasarkan ketentuan dalam norma da wewenang.

Pasal 15

(1) Mengelola atas kewajiban menerima  Nilai-nilai dalam sila Kedua Beradab  sebanyak 10 butir sebagai nilai-nilai utama untuk dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(2) Merumuskan Nilai-nilai tambahan yang dibutuhkan oleh organisasi formal sebagai pendorong untuk mendaya gunakan atas nilai-nilai utama.

(3) Menjabarkan kedalam Norma atas nilai utama dan nilai tambahan kedalam kaidah atau aturan yang mengikat sebagai panduan, tatanan dan kendali tingkah laku individu dalam organisasi berbangsa dan bernegara.

(4)  Menjabarkan kedalam Wewenang atas Norma kedalam kekuasaan yang syah untuk melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan untuk mewujudkan harapan-harapan.

(5) Menjabarkan Ganjar kedalam imbalan dalam bentuk penghargaan atas prestasi positif atau hukuman atas prestasi negatif berdasarkan ketentuan dalam norma da wewenang.

Pasal 16

(1) Mengelola atas kewajiban menerima  Nilai-nilai dalam sila Ketiga Persatuan Indonesia sebanyak 7 butir sebagai nilai-nilai utama untuk dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(2) Merumuskan Nilai-nilai tambahan yang dibutuhkan oleh organisasi formal sebagai pendorong untuk mendaya gunakan atas nilai-nilai utama.

(3) Menjabarkan kedalam Norma atas nilai utama dan nilai tambahan kedalam kaidah atau aturan yang mengikat sebagai panduan, tatanan dan kendali tingkah laku individu dalam organisasi berbangsa dan bernegara.

(4)  Menjabarkan kedalam Wewenang atas Norma kedalam kekuasaan yang syah untuk melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan untuk mewujudkan harapan-harapan.

(5) Menjabarkan Ganjar kedalam imbalan dalam bentuk penghargaan atas prestasi positif atau hukuman atas prestasi negatif berdasarkan ketentuan dalam norma da wewenang.

Pasal 17

(1) ) Mengelola atas kewajiban menerima  Nilai-nilai dalam sila Keempat Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kebihjaksanaan Dalam Permusyrawatan / Perwakilan  sebanyak 10 butir sebagai nilai-nilai utama untuk dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(2) Merumuskan Nilai-nilai tambahan yang dibutuhkan oleh organisasi formal sebagai pendorong untuk mendaya gunakan atas nilai-nilai utama.

(3) Menjabarkan kedalam Norma atas nilai utama dan nilai tambahan kedalam kaidah atau aturan yang mengikat sebagai panduan, tatanan dan kendali tingkah laku individu dalam organisasi berbangsa dan bernegara.

(4)  Menjabarkan kedalam Wewenang atas Norma kedalam kekuasaan yang syah untuk melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan untuk mewujudkan harapan-harapan.

(5) Menjabarkan Ganjar kedalam imbalan dalam bentuk penghargaan atas prestasi positif atau hukuman atas prestasi negatif berdasarkan ketentuan dalam norma da wewenang.

Pasal 18

(1) Mengelola atas kewajiban menerima  Nilai-nilai dalam sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia  sebanyak 11 butir sebagai nilai-nilai utama untuk dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(2) Merumuskan Nilai-nilai tambahan yang dibutuhkan oleh organisasi formal sebagai pendorong untuk mendaya gunakan atas nilai-nilai utama.

(3) Menjabarkan kedalam Norma atas nilai utama dan nilai tambahan kedalam kaidah atau aturan yang mengikat sebagai panduan, tatanan dan kendali tingkah laku individu dalam organisasi berbangsa dan bernegara.

(4)  Menjabarkan kedalam Wewenang atas Norma kedalam kekuasaan yang syah untuk melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan untuk mewujudkan harapan-harapan.

(5) Menjabarkan Ganjar kedalam imbalan dalam bentuk penghargaan atas prestasi positif atau hukuman atas prestasi negatif berdasarkan ketentuan dalam norma da wewenang.

Bagian Kelima

Rencana Pengawasan dan Pengendalian Budaya berbangsa Dan Bernegara

Pasal 19

(1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pembuat gagasan / pemerkasa mengajuka rencana pengawasan dan pengendalian budaya berbangsa dan bernegara kepada Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan.

(2) Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan memberikan bukti penerimaan renana pengawasan dan pengendalian dengan mencantumkan tanggal penerimaannya kepada pembuat gagasan / pemerkasa.

(3) Apabila rencana pengawasan dan pengendalian budaya berbangsa dan bernegara bagi kegiatan yang bersangkutan dinyatakan kurang sempurna oleh Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan berdasarkan hasil penilaian Komite sebagaimana dimaksud pasal  ………….. maka pembuat gagasan / pemerkasa menyempurnakannya dan mengajukan kembali rencana pengawasan dan pengendalian tersebut sesuai petunjuk Komite yang bertanggung jawab.

(4) Keputusan persetujuan atas rencana pengawasan dan pengendalian diberikan oleh Komite yang bertanggung jawab pada pembuat gagasan / pemerkasa  selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterimanya rencana pengawasan dan pengendalian budaya berbangsa dan bernegara.

(5) Pedoman tentang penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian budaya berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) ditetapkan oleh Komite yang ditugasi mengelola budaya berbangsa dan bernegara.

Bagian Keenam

Keberhasilan, Kadaluarsa dan Gugurnya Keputusan Persetujuan Analisis Dampak Kepentingan dalam Mengelola Budaya Berbangsa Dan Bernegara

Pasal 20

(1) Keberhasilan dalam analisis dampak kepentingan dalam mengelola budaya berbangsa dan bernegara telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman ditentukan oleh Komite yang bertanggung jawab.

(2) Kadaluarsa dan gugurnya keputusan Persetujuan analisis dampak kepentingan, bila kewajiban yang telah disetujui tidak dilaksanakan oleh pembuat gagasan / pemerkasa untuk rencana kegiatan.

(3) Apabila analisis dampak kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka untuk melaksanakan rencana kegiatannya pembuat gagasan / pemerkasa wajib mngajukan kembali permohonan persetujuan kembali atas analisis dampak kepentingan kepada Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perbahan.

(4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan mmtuskan :

(a) Analisis dampak kepentingan dan / atau rencana pengelolaan dampak kepentingan dan / atau rencana pengawasan dan pengendalian dampak kepentingan yang pernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali ; atau

(b) Analisis dampak kepentingan dan / atau rencana pengelolaan dampak kepentingan dan / atau rencana pengawasan dan pengendalian dampak kepentingan wajib diperbabaharui.

Pasal 21

(1) Keputusan persetujuan analisis dampak kepentingan dinyatakan gugur atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini, apabila terjadi perubahan dampak kepntingan yang sangat mendasar akibat banyaknya yang menginginkan staus quo atau pembuat keputusan / pemerkasa diberhentikan sebelum rencana kegiatan dilaksanakan.

(2) Apabila keputusan tentang analisis dampak kepentingan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , maka untuk melaksanakan rencana atau meneruskan kegiatannya pembuat gagasan / pemerkasa wajib membuat analisis dampak kepentingan berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan setelah berkonsultasi pembuat gagasan / pemerkasa sebagai pemimpin baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pembuatan analisis dampak kepentingan.

Bagian Ketujuh

Komite Yang Bertanggung Jawab Dalam Pengelolaan Budaya Berbangsa dan Berngara

Pasal 22

(1) Presiden RI. Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara membentuk Komite Pusat yang betanggung jawab dalam pengelolaan budaya berbangsa dan bernegara yang terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap.

(2) Anggota tetap terdiri dari unsur struktural Kementerian Pemberdayaan-gunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, Deperteman Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan lembaga Badan Pemberantasan Korupsi.

(3) Anggota tidak tetap terdiri Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Pendidikan Tingi Negeri dan Swasta. dan Para pakar

(4)  Komite Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas :

(a) menysun pedoman teknis pembuatan analisis mengenai dampak kepentingan ;

(b) menilai penyajian informasi budaya berbangsa dan bernegara ;

(c) menetapkan kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak kepentingan ;

(d) menilai analisis dampak kepentingan ;

(e) menilai rencana pengelolaan budaya berbangsa dan bernegara ;

(f) menilai rencana pengawasan dan pengendalian budaya berbangsa dan bernegara ;

(g) membantu penyelesaian diterbitkannya surat keputusan yang terkait dalam  penyajian informasi, analisis dampak kepentingan, rencana pengelolaan dan rencana pengawasan dan pengendalian atas budaya berbangsa dan bernegara.

(h) melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Presiden RI dan Pimpinan lembaga Pemerintahan Negara yang terkait dengan pengelolaan budaya berbangsa dan bernegara.

(5) Pedoman mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komite Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Penertiban Aparatur Negara yang ditugasi Mengelola Budaya Berbangsa dan Bernegara

Pasal 23

Berdasarkan hasil penilaian Komite Pusat dan Menteri Penertiban Aparatur Negara yang ditugasi Mengelola Budaya Berbangsa dan Bernegara mengambil keputusan tentang penyajian informasi, analisis dampak kepentingan, rencana pengelolaan, rencana pengawasan dan pengendalian bagi kegiatan yang direncanakan dan / atau kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Pasal 24

(1) Gubernur Kepala Daerah Tingakat I membentuk Komite Daerah yang terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap.

(2) Anggota tetap terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan daerah Dan Dinas yang memiliki kepentingan operasional dalam melaksanakan Budaya berbangsa dan bernegara, sedangkan anggota tidak tetap diangkat dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat dan Para pakar di daerah.

(3) Dalam menjalankan peran sebagai Komite Daerah sejalan dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 25

Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di bi bidang analisis kepentingan untuk menunjang pembangunan dan kebebasan dalam rencana yang berkesinambungan diselenggaran dengan koordinasi Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan budaya berbangsa dan bernegara.

Pasal 26

Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan budaya berbangsa dan bernegara dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pembuat gagasan / pemerkasa untuk membuat analisis dampak kepentingan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

Pasal 27

Kualifikasi penyunan analisis dampak kepentingan dengan pemberian persetujuan dan pendaftarannya ditetapkan oleh Komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan budaya berbangsa dan bernegara

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

(1) Setiap rencana kegiatan yang perlu dibuatkan analisis dampak kepntingan wajib diumumkan oleh pembuat gagasan / pemerkasa yang bertanggung jawab.

(2) Penyajian informasi budaya berbangsa dan bernegara, analisis dmpak kepentingan, rencana pengelolaan budaya berbangsa dan bernegara, dan rencana pengawasan dan pengendalian bagi kegiatan yang bersangkutan serta keputusan masing-masing hal tersebut bersifat terbuka untuk umum.

(3) Sifat keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk peran serta masyarakat dengan mengemukakan saran dan pemikirannya secara lisan dan / atau tertulis kepada Komite Pusat atau Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 sebelum keputusan tentang pemberian persetujuan terhadap rencana kegiatan diberikan.

Pasal 29

Bagi rencana kegiatan yang menyangkut rahasia negara ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku.

Pasal 30

Salinan penyajian informasi budaya berbangsa dan bernegara, analisis dampak kepentingan, rencana pengelolaan budaya berbangsa dan bernegara, dan renana pengawasan dan pengendalian bagi kegiatan yang bersangkutan serta keputusan persetujuan masing-masing hal tersebut disampaikan oleh Komite yang bertanggung jawab :

(a) di tingkat pusat kepada Komite yang ditugasi mengelola budaya berbangsa dan bernegara, pembuat gagasan / pemerkasa dan Gubenur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan ; atau

(b) di tingakt daerah kepada pembuat gagasan / pemerkasa yang ditugasi mengelola budaya berbangsa dan bernegara dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 31

(1)  Komite Pusat dan Menteri Penertiban Aparatur Negara yang ditugasi Mengelola Budaya Berbangsa dan Bernegara mengambil keputusan tentang penyajian informasi, analisis dampak kepentingan, rencana pengelolaan, rencana pengawasan dan pengendalian bagi kegiatan yang direncanakan dan / atau kegiatan yang sedang dilaksanakan, sebagai bahan pengujian terhadap

(a) laporan pengawasan dan pengendalian analisis dampak kepentingan dan evaluasi hasilnya yang dilakukan oleh pembuat gagasan / pemerkasa sesuai dengan rencana pengawasan dan pengendalian analisis dampak kepentingan

(b) laporan pengawasan dan pengendalian analisis dampak kepentingan dan evaluasi hasilnya yang dilakukan oleh phak-pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan rencana pengawasan dan pengendalian analisis dampak kepentingan ;

(c) laporan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana pengelolaan analisis dampak kepentingan dan rencana pengawasan dan pengendalian yang Menteri Penertiban Aparatur Negara yang bertanggung jawab.

(2)  Hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Menteri Penertiban Aparatur Negara yang ditugasi mengelola analisis dampak kepentingan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk Gubenur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, Menteri Penertiban Aparatur Negara yang ditugasi menglola analisis dampak kepentingan dapat melakukan tindakan koordinatif sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya pelaksanaan kegiatan Komite Pusat dan Komite Daerah sebagaimana dimaksudkan dalm pasal 22 dan pasal 24 dibebankan kepada anggaran Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara yang bertanggung jawab.

Pasal 33

Biaya untuk membuat penyajian informasi dalam pengelolaan budaya berbangsa bernegara, analisis dampak kepentingan, pembuatan kerangka acuan, rencana pengelolaan, rencana pengawasan dan pengendalian, pembuatan penyajian evaluasi, studi evaluasi yang terkait kegiatan yang direncanakan dan / atau kegiatan yang sedang dilaksanakan, maka seluruh biaya operasional kegiatan tersebut dibebankan kepada pembuat gagasan / pemerkasa atau penanggung jawab kegiatan.

Pasal 34

(1) Untuk kegiatan tertentu biaya sebagaimana dalam pasal 33 dibebankan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara yang ditugasi mengelola analisis dampak kepentingan dan / atau Gubenur Kepala Daerah Tingkat I

(2) Penentuan tentang jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara yang ditugasi mengelola Budaya Berbangsa dan Bernegara.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tidak diperlukan adanya Ketentuan Peralihan karena tidak ada sebelumnya kegiatan yang berkaitan dengan penyajian informasi atas pengelolaan budaya berbangsa dan bernegara, walaupun ada kegiatan yang mengungkapkan tentang 45 butir Nilai-Nilai dalam Panca sila.

Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal …………………

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ………………………..

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

……………………………………

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ………… TAHUN ………….

 TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN  MENJALANKAN BUDAYA BERBANGSA DAN BERNEGARA

UMUM

1. Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan pembangunan yang terkait dengan hak-hak manusia, kebutuhan manusia dan pertumbuhan manusia dilain pihak yang terkait dengan kebebasan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

2. Terlaksananya pembangunan berwawasan dengan meletakkan landasan yang kuat dalam mewujudkan peran organisasi, peran kepemimpinan dan peran sumber daya manusia dengan fokus peran budaya berbangsa dan bernegara menjadi perakat dalam bersikap dan berperilaku.

3. Menjalankan budaya berbangsa dan bernegara memberikan arah masa depan dalam mewujudkan akhlak manusia itu bagaikan sinar dan cahaya, ketika sampai ke hati, ia meneranginya dari kegelapan maksiat, maka disitu pula terletak kerjasaa membuat impian menjadi kenyataan.

4. Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus disertai  dengan upaya untuk melestarikan kemampuan budaya berbangsa dan bernegara yang serasi dan  seimbang guna menunjang pmbangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.  

5. Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat tersebut, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang adalah pembangunan dan kebebasan berwawasan budaya berbangsa dan bernegara.

6. Terlaksananya pembangunan dan kebebasan berwawasan budaya berbangsa dan bernegara serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan dampak kepentingan yang tidak seimbang. Untuk mencapai tujuan ini, sejak awal perencanaan kegiatan budaya berbangsa dan bernegara sudah diperkirakan perubahan lingkup lingkungan akabit pembentukan suatu kondisi lingkungan baru, baik yang mnguntungkan maupun yang merugikan, yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya pembangunan dan kebebasan berwawasan budaya berbangsa dan bernegara.

7. Penglolaan dampak kepentingan yang tidak seimbang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 22 dan Pasal 24 ini, merupakan akibat yang timbul antara lain :

  1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak ;
  2. Tersebarnya dampak kedalam luas wilayah ;
  3. Dampak berlangsung kedalam waktu yang panjang ;
  4. Intensitas dampak ;
  5. Banyaknya aspek kehidupan yang terkena dampak ;
  6. Sifat kumulatif dampak tesebut ;
  7. Berbalik atau tidak berbalik dampak.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu pengaturan  lebih lanjut mengenai kgiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, maka ingatlah „jika Allah menginginkan keburukan pada suatu kaum, maka Dia akan menurunkan perdebatan di tengah mereka dan mencgah mereka dari beramal“. Oleh karena itu kekuatan budaya berbangsa dan bernegara menjadi kebiasaan kedalam adab adalah jalan menuju pada setiap keutamaan dan perantara menuju pada setiap ketetapan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas, dimana mengungkapkan hal-hal yang berkaitan ketentuan dalam hak dan kewajiban dalam menjalankan peran dalam rangka mewujudkan kehidupan budaya berbangsa dan bernegara.

Pasal 2

Cukup jelas, wajib dibuatkan penyajian informasi budaya berbangsa dan bernegara terkait dengan langkah proses dan kegiatan dalam pelaksanaannya

Pasal 3

Cukup jelas, yang terkait dengan rencana kegiatan dengan memperhatikan dampak dari kegiatan untuk melaksanakan perubahan.

Pasal  4

Cukup jelas,

BAB II

TATA LAKSANA

Bagian Pertama Penyajian Informasi Budaya Berbangsa Dan Bernegara

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas terkait dengan pembatasnya.

Bagian Kedua Kerangka Acuan

Pasal 8

Cukup jelas yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan berdasarkan kerangka acuan berdasarkan dengan pandan.

Bagian Ketiga Analisis Dampak Kepentingan

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas yang terkait penerimaan, penolakan, persetujuan dan jangka waktu serta hal pengawasan dan pengendalian.

Pasal 12

Cukup jelas, hal-hal yang terkait bila terjadi ada pembatas diperlukan ada keputusan termasuk kegiatan dan jangka waktu.

Pasal 13

Cukup jelas.

Bagian Keempat Rencana Pengelolaan  Budaya berbangsa Dan Bernegara

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Bagian Kelima Rencana Pengawasan dan Pengendalian Budaya berbangsa Dan Bernegara

Pasal 19

Cukup jelas

Bagian Keenam

Keberhasilan, Kadaluarsa dan Gugurnya Keputusan Persetujuan Analisis Dampak Kepentingan dalam Mengelola Budaya Berbangsa Dan Bernegara

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Bagian Ketujuh Komite Yang Bertanggung Jawab Dalam Pengelolaan Budaya Berbangsa dan Berngara

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas,

Pasal 24

Cukup jelas

BAB III PEMBINAAN

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Cukup jelas, hal-hal yang terkait dengan rencna kegiatan, penyajian informasi, sifat keterbukan

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ………………………..

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

……………………………………

 

 Catatan : Tulisan ini merupakan lanjutan dari Tulisan Pertama : Meretas Kesenjangan Dalam Kehidupan Berbangsa dan

Bernegara ; Tulisan kedua : Reformasi Menuntaskan Kemiskinan dalam Persfektif 2025 ; Tulisan Ketiga : Mendewasakan Akhlak Dalam Kepemimpinan Sebagai Penguasa ; Tulisan keempat : Membangun Bangsa Dan Nagara Berbasiskan Sistem Keterbukaan Dengan Lampiran Rancangan Undang2 Budaya Dan Bernegara dengan Peraturan Pemerintah.

Merupakan Issu Politik dalam rangka Ulang Tahun ke 11 GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Yang digagas Oleh Ketua Umum M.Fauzan Rachman, Dalam rangka menggelorakan repolusi berpikir Untuk menmukan jati diri Bangsa dan Negara sehingga diperlukan adanya UU Budaya Berbangsa Dan Bernegara secara formal sebagai perekat membangun Baangsa yang sejalan dengan UUD 1945.

 

 

Read Full Post »